Undang-Undang Dasar 1945
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“para pencetus pancasila dan UUDadalah orang-orang yang sangat mencintai negeri ini lebih dari yang kita bayangkan selama ini, bayangan keretakan lebih mengerikan dalam benak para pendiri negeri ini dan bapak-bapak pendiri negeri ini rela mengesampingkan egoisme sempit yang membalaukan sebagai suara dari iman, akan tetapi suara itu adalah suara perpecahan dan bukan suara persatuan yang sering tuhan tegaskan disemua kitabnya yang tidak bosan-bosan disuarakan agar manusia bersatu atas nama ” kemanusiaan dan keadilan”
Rencana kenaikan BBM oleh pemerintah tahun 2012 ini menuai reaksi dari semua kalangan masyarakat dan partai politik . reaksi murni atau reaksi mencari popularitas rakyat yang menjadi tumbal pertama atas kebijakan sesat ini. Reaksi yang sifatnya mendesak dan segera mendapatkan tanggapan oleh pembuatan kebijakan di pemerintahan ini:
REAKSI:
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sekitar 100 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Daerah Massa memblokir jalan. Koordinator aksi Imam S Afrizal mengatakan akan terus menyuarakan menolak kenaikan harga BBM yang mulai berlaku 1 April 2012.
Menurut dia, pemerintah wajib memberikan subsidi BBM kepada rakyat ketika harga minyak dunia naik. Namun kenyataannya, harga BBM justru dinaikkan dengan alasan harga minyak dunia sudah naik.
“Subsidi itu amanat konstitusi agar pemerintah menggunakan pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau anggaran subsidi dianggap membebani APBN itu cara pandang yang keliru dan mengkhianati Pasal 33 UUD 45,” kata Imam dalam orasinya.
Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di Bandar Lampung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Lampung bahkan menyerukan boikot membayar pajak jika harga BBM jadi dinaikkan.
Nasib buruh terancam jika Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikan April mendatang. Hal tersebut akan memaksa pengusaha harus merumahkan pekerjanya, untuk mengurangi pengeluaran. Efeknya, tingkat penggangguran akan bertambah.”Jadi kalau naik semua, pasti berpengaruh (ke pengurangan karyawan). Tidak ada cara lain. Apalagi kalau produk kita tak dapat bersaing dengan barang impor,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dalam jumpa pers tentang sikap Apindo terhadap Kenaikan TDL, di Jakarta, Rabu (14/3).Dia juga menambahkan hal ini dikarenakan energi merupakan salah satu komponen utama dalam produksi yang menentukan harga jual dan daya saing produk selain biaya bahan baku dan tenaga kerja.
Ratusan massa buruh akan ngeluruk ke Kantor Gubernur dan DPRD Jatim di Jalan Pahlawan dan Jalan Indrapura Surabaya, Senin (5/3/2012) sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka akan memprotes rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April nanti. Selain itu, massa buruh yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan ini dan menamakan diri Aksi Buruh Bergerak ini juga akan memprotes makin maraknya penggunaan pekerja outsourching di Jatim.karena pemerintah sudah memastikan akan menaikkan harga BBM, maka buruh harus mulai turun ke jalan untuk menolaknya. Penolakan harus dilakukan, karena kenaikan harga BBM dilakukan ditengah penderitaan rakyat dan kaum buruh yang masih terjajah oleh sistem outsourcing dan sistem kontrak dengan upah murah, lalu PHK sewenang-wenang dan tidak ada jaminan sosial dari pemerintah.“Makanya buruh harus bergerak, karena jika BBM jadi dinaikkan, nasih rakyat dan buruh akan semakin sengsara,”
Aksi buruh memperjuangkan upah menjadi sia-sia akibat naiknya BBM bersubsidi. Ini ditegaskan Rieke Dyah Pitaloka anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Selasa (6/3/2012).Rieke mengatakan, kalau tanggal 1 April harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi naik, kenaikan upah buruh yang berlaku 1 Januari 2012 lalu tidak ada artinya.Faiz Fajarudin reporter Suara Surabaya di Jakarta melaporkan, menurut Rieke, kenaikan upah ini tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM. Yang berdampak itu diantaranya kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, dan transportasi.
keluh para petani, peternak, pekerja yang paling akhir menikmati aneka previlege di negeri ini yang menyikapi rencana kenaikan BBM tahun ini;
.”Bagi peternak ayam, kecil kemungkinan untuk menolak kenaikan BBM rakyat Jabar di Ciamis memilih pasrah dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini jumlah peternak ayam pedaging di ciamis mencapai 6000 orang
Kenaikan BBMdipastikan akan meningkatkan biaya produksi, yang akan ditanggung peternak, serta biaya transportasi pengankutan ayam
Dampaknya Pelaku UMKM MenjeritRENCANA kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) jenis premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Depok menjerit. Kenaikan BBM diperkirakan akan membuat pendapatan 370 UMKM menurun drastis.”Pastilah kenaikan BBM berdampak terhadap UMKM. Tergantung Jenis usahanya Juga.
- Sebanyak 70 persen dari seluruh petani di Kabupaten Cianjur yang merupakan buruh tani mengaku semakin menderita jika harga BBM dinaikkan. Pasalnya, upah yang mereka terima didasarkan pada harga gabahyang kini turun.”Sementara harga beras dan bahan pokok lainnya mulai naik. Upah kami didasarkan produktivitas hasil panen dan harga gabah yang tidak menentu,” ucap salah seorang buruh tani di Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Saiful (42), Kamis (15/3/12).
- Saiful menuturkan beberapa wilayah yang sedang panen membuat harga gabah turun. Harga Gabah Kering Panen bulan lalu yang diharga Rp 4.000 per kilogram kini turun menjadi Rp 3.700 per kilogram. “Sistem upah kami ada perjanjian dengan pemilik lahan ketika kami menggarap nanti diberi sekian kuintaa dari hasil panen. Jadi kalau harga gabah turun pasti upah kami rendah,” tuturnya.Tidak hanya itu, kata Saiful, rencana kenaikan harga BBM juga memicu kelangkaan bensin di sejumlah tempat untuk mengisi bahan bakar traktor. Kalaupun tidak langka, Saiful mengatakan harga jual ke pengecer sudah tinggi. Harga bensin eceran saja bisa tembus Rp 7.500 per liter di wilayah selatan.”Kalau di wilayah dekat dengan kota Cianjur sudah juga dinaikan harganya. Satu liter bisa mencapai Rp 6.000 per liter. Kenaikan harga BBM ini sungguh semakin memberatkan petani, terlebih bagi buruh tani,” ucapnya
BAGAIMANA SIKAP PARA PARTAI YANG MENGAKU SEBAGAI PENGEMBAN AMANAT RAKYAT
Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi Demokrat DPR untuk menggolkan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perintah itu disampaikan Anas saat memberikan pengarahan dalam rapat internal Fraksi PD di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/3/2012).Anas memaparkan secara panjang lebar tentang alasan pemerintah yang dikomandoi sang Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, sebelum memberikan pengarahan untuk penggolan kebijakan itu. Satu suara dengan alasan yang disampaikan SBY, kata Anas, kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan untuk menjamin keselamatan ekonomi nasional yang merupakan syarat utama keselamatan kehidupan rakyat.”Oleh karena itu, sama maknanya dengan menyelamatkan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Meski, kebijakan itu terasa sangat pahit,” kata Anas kepada wartawan seusai rapat internal fraksi PD.
Soal rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), PAN sebagai partai koalisi, mendukungnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah.
Syarat yang dimaksud, pencabutan subsidi BBM tersebut kemudian dialihkan untuk subsidi pendidikan dan perbaikan infrastruktur di pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
“Kompensasinya harus diputuskan dulu sebelum pemerintah menaikkan harga BBM,” tegas Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan saat mengunjungi Kampung Wisata Lele di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Rabu (14/3/2012).
Politisi yang juga Wakil Ketua DPR itu mengaku, partainya sudah memutuskan mendukung kenaikan harga BBM. Namun, subsidi BBM itu harus dialihkan ke subsidi yang lebih mengena ke warga miskin, untuk subsidi pendidikan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan.
“Kalau selama ini pendidikan gratis hanya sembilan tahun, kami minta menjadi 12 tahun. Dan untuk infrastruktur pedesaan, diharapkan bisa mencakup seluruh kawasan pedesaan di indonesia,” tambahnya.
Dia menjabarkan, kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sebab, hampir diseluruh dunia terjadi kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia pasca ketegangan di Teluk Hirmuz, Iran. “Saat harga minyak dunia naik, mau tidak mau harga BBM di Indonesia juga ikut naik,” pungkasnya.
JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani mengatakan fraksinya sudah beketetapan untuk menolakkenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menolak kenaikan harga BBM, Fraksi Gerindra juga memutuskan untuk aktif melakukanlobi menolak kenaikan BBM kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR yang tidak tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.“Gerindra menolak kenaikan harga BBM dan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di luar koalisi agar juga mengambil sikap serupa,” kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, SenayanJakarta, Senin (5/3).
Menurut Muzani, kalau usulan kenaikan harga BBM diloloskan DPR pasti membawa konsekuensi buruk bagi 135 juta warga negara yang hidup dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 486 ribu per orang per bulan.“Jika BBM bersubsidi dicabut hingga harga eceran premium menjadi Rp 6.000, 135 juta warga negara tersebut di atas akan mengalami inflasi antara 15 sampai 20 persen sebagai
konsekuensi dari naiknya biaya transportasi 30 persen dan makanan naik 15 persen. Kondisi ini sangat mencekik kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp486 ribu per orang per bulan,” ujarnya.
Ahmad Muzani mengatakan wacana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per KK per bulan selama
sembilan kepada 17,5 KK (sekitar 70 juta jiwa) dipastikan tidak akan banyak menolong karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak masuk dalam daftar dengan hidup semakin tercekik.
Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Mahfudz Siddiq menyatakan partainya menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. “Sejak awal PKS sudah menolak rencana itu,” kata Mahfudz di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.Menurut Mahfudz, kenaikan harga minyak bakal membebani masyarakat. Sebab, kata dia, kenaikan harga minyak akan mengerek harga-harga kebutuhan pokok lain. “Sedangkan penghasilan masyarakat juga belum tentu akan naik,” kata Ketua Komisi Pertahanan DPR ini.Mahfudz mengatakan, pemerintah harusnya membuat kebijakan yang lebih terarah. Pemerintah dinilai serba tanggung dalam membuat kebijakan sehingga tidak mampu mengontrol anggaran karena subsidi BBM. “Akibatnya pemerintah sekarang kebobolan dalam sektor anggaran,” kata Mahfudz.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, Mega datang langsung pada rapat Fraksi PDI Perjuangan di DPR, hari ini (13/1).Mega menyatakan penolakan FPDI Perjuangan itu diambil setelah mengundang mantan Kepala Bapenas Kwik Kian Gie turut serta. “Pada hari ini Kwik Kian Gie, PDI Perjuangan menolak, tidak ada kenaikan BBM saat ini,” kata Mega di Gedung DPR/MPR RI.
Sikap FPDI Perjuangan akan ditegaskan pada rapat paripurna DPR mendatang. Dari rapat yang digelar sekitar 1,5 jam tersebut, FPDI Perjuangan membuat tiga opsi.”Kalau dari pemerintah ada dua opsi, kami ada tiga opsi yakni pembatasan, kenaikan, atau tidak ada kenaikan,” cetusnya.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai rencana kebijakan Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi perlu dikaji ulang. Menurut Ical, perlu dikaji dulu apakah itu merupakan jalan keluar satu-satunya yang harus diambil, atau ada pilihan-pilihan lain yang lebih akomodatif.”Rencana kenaikan BBM itu harus dikaji terlebih dahulu apakah itu benar jalan keluar satu-satunya,” kata Aburizal Bakrie di Yogyakarta, Rabu 14 Maret 2012.Ia menjelaskan, yang paling penting adalah kenaikan harga BBM itu harus bisa memperbaiki neraca anggaran negara. “Kalau pun kebijakan itu terpaksa harus dilakukan, maka harus make sure bahwa rakyat mendapatkan suatu imbalan (kompensasi),” ujarnya.
SEMUA PERSEPSI DIUTARAKAN DALAM MENCARI KESEMPATAN DI WILAYAH PEMUJA KEJAHATAN INI…
SUARA BURUH 